Nabire, Jelatanewspapua.com – Tim Peduli Pencaker Kode R Papua Tengah mendesak pemerintah pusat dan daerah agar memprioritaskan anak-anak asli Papua dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025. Desakan ini disampaikan pada Jumat (12/9) setelah hampir 11 bulan memperjuangkan hak-hak pencari kerja OAP yang mendapat Kode R pada seleksi CASN 2024.
Sesuai PP Kemenpan RB No. 350 Tahun 2024, Kode R diberikan khusus kepada peserta CASN di wilayah Papua yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) pada Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), namun tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB. Status ini dianggap bukan gugur, melainkan gagal sementara dan masih memiliki harapan.
Ketua Korlap Umum Kode R, Yusak Nawipa, menjelaskan tim telah menempuh berbagai langkah, mulai dari aksi damai di kantor BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, dan Kantor Gubernur, hingga audiensi dengan Kemenpan RB, BKN Pusat, DPD RI, serta Gubernur Papua Tengah.
“Kami berharap pemerintah memprioritaskan pencaker Kode R dalam setiap penerimaan K2, PPPK, Database maupun CASN tahun 2025, sesuai amanat UU Otsus yang mengatur 80 persen formasi untuk OAP dan 20 persen non-OAP, serta Surat Edaran Gubernur Papua Tengah yang menetapkan 90 persen OAP dan 10 persen non-OAP,” ujarnya saat jumpa perss di depan kantor BKDSDM Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Bandara Lama Nabire.
Tim Pencaker Kode R menilai Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah seharusnya menjadi peluang besar bagi anak-anak asli Papua yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh lapangan kerja. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan nasib pencaker Kode R sebagai bagian dari upaya mengurangi pengangguran di tanah Papua.
