Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Menase Tabuni mengecam aksi penembakan yang terus terjadi belakangan ini di beberapa awilayah Papua. Insiden yang terjadi seperti di Mulia dan di Manokwari.
Menase Tabuni mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima menyebutkan pada Selasa (16/7) sekitar pukul 20.00 WIT terjadi penembakan di depan Sekolah Dasar YPPGI Mulia, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Ada tiga warga sipil yang menjadi korban dari aksi penembakan tersebut; Dominus Enumbi, warga sipil dari Kampung Karubate, Distrik Mulia, Pemerinta Morib, Kepala Kampung Porbalo, Distrik Dokome, Tonda Wanimbo, warga sipil, Kampung Temu, Distrik Ilamburawi, Puncak Jaya.
Sedangkan di Manokwari, insiden penembakan terjadi di depan Bank Mandiri Sanggeng, Manokwari, Rabu (17/7), sekitar pukul 17.16 WIT, yang menargetkan pengacara senior Papua, Yan Christian Warinussy, SH.,MH. Aksi penembakan diakukan oleh orang tak dikenal menggunakan kendaraan roda empat berwarna hitam.
Warinussy diketahui sebagai Direktur LP3BH, pegiat hak asasi manusia, dan juru bicara Jaringan Damai Papua. Warinussy turut memberi opini hukum dalam Permanent Peoples Tribunal (Pengadilan Rakyat Permanen) yang digelar oleh Queens Mary University di London pada 27-29 Juni 2024.
Presiden Eksekutif membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia sejak lama telah menggunakan pendekatan militeristik dalam menanggapi konflik politik yang terjadi di West Papua, Aceh dan Timor Timur (sekarang Timor Leste).
Dia menjelaskan bahwa metode yang umunya digunakan adalah dengan membunuh, menyiksa, atau mengintimidasi pemimpin dan pegiat yang memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep Negara Kesatuan. Pemerintah Indonesia tidak memiliki peta penyelesaian konflik Papua. Pendekatan militerlah yang dianggap ampuh untuk menyelesaikan Konflik Papua.
“Pemerintah Indonesia tidak memiliki peta jalan penyelesaian masalah West Papua dan cenderung menggunakan pendekatan militer sebagai upaya menciptakan teror demi membungkam seluruh bentuk kritik dan protes rakyat West Papua terhadap upaya Genosida, Ekosida dan Etnosida.” Ujar Tabuni melalui keterangan tertulis kepada jelatanewspapua.com, Kamis (18/7).
Tabuni berharap masyarakat dan komunitas internasional perlu mendesak pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk penjajahan dan pendudukan atas wilayah Papua Barat, karena secara terstruktur dan sistematis mengancam eksistensi orang West Papua di masa depan.
“Kami menghimbau kepada rakyat West Papua agar terus menjaga keamanan dan keselamatan diri, karena pemerintah Indonesia sedang menjalankan operasi terselubung untuk membungkam seluruh gerakan pembebasan West Papua sebelum 2045.” Tegasnya. (JNP/PP)
