YAHUKIMO, JELATANEWSPAPUA.COM – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo menyatakan situasi di Kabupaten Yahukimo masuk dalam kondisi darurat militer setelah ribuan warga sipil mengungsi akibat kontak tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI–Polri sejak Juli hingga Agustus 2025.
Dalam rilis yang diterima, KNPB melaporkan sebanyak 2.609 warga sipil dari tiga suku — Yallenang, Meck, dan Yalli — meninggalkan rumah mereka di Dekai. Dari jumlah tersebut, 926 adalah laki-laki dan 1.688 perempuan. Selain itu, 18 rumah, satu sekolah, dan tiga gereja tidak lagi berfungsi karena ditinggalkan pemiliknya.
KNPB menuding TNI–Polri sebagai aktor utama kekerasan terhadap warga sipil di Yahukimo selama lima tahun terakhir. Organisasi itu merinci sejak 2021 hingga 2025 terjadi pengungsian massal, penangkapan, dan penembakan terhadap warga. Beberapa di antaranya berujung pada kematian, termasuk dua perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual, serta sejumlah warga yang tewas saat aksi protes menolak Otsus dan DOB.
KNPB juga menyebut baru-baru ini aparat menangkap empat aktivis organisasi tersebut di Sekretariat KNPB Yahukimo pada Juli 2025. Para aktivis dilaporkan mengalami luka berat.
Menyikapi kondisi ini, KNPB mendesak dilakukan gencatan senjata antara TPNPB dan TNI–Polri serta mendorong perundingan damai segitiga melibatkan Papua, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, KNPB meminta aparat menghentikan penangkapan sewenang-wenang, membebaskan warga sipil yang ditahan, serta mendesak pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua.(*)
