PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (KOMAM) Paniai secara resmi menyatakan penyesalan dan protes keras terhadap langkah Jhon NR Gobay, anggota DPR Papua Tengah (DPR-PT) Komisi IV, yang mengantar aspirasi ke Jakarta tanpa melibatkan masyarakat Paniai dan struktur gerakan penolakan militer yang selama ini berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers KOMAM di Karel Gobai, Enarotali, Paniai, Papua Tengah, Senin, 15 Desember 2025, yang dihadiri unsur tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, intelektual, serta pelajar dari berbagai distrik di Kabupaten Paniai.
KOMAM mengaku terkejut setelah mengetahui melalui pemberitaan media bahwa Jhon NR Gobay pada 11 Desember 2025 mengantar aspirasi ke Markas Besar Pasukan Marinir TNI Angkatan Laut (AL) di Cilandak, Jakarta Selatan.
KOMAM Paniai: Aspirasi Tidak Pernah Dibahas Bersama
Kordinator Umum KOMAM Paniai, Jemzz Nawipa menegaskan bahwa hingga konferensi pers digelar, mereka tidak pernah mengetahui isi aspirasi maupun draf pernyataan yang dibawa Jhon NR Gobay ke Jakarta.
“Aspirasi apa yang diantar ke Jakarta kami tidak tahu. Draf pernyataan yang dibawa juga tidak pernah kami lihat. Sejak kapan Jhon NR Gobay bertemu KOMAM untuk meminta atau menerima dokumen penolakan militer?” tegas Nawipa, dalam pernyataan resmi KOMAM.
Menurut KOMAM, gerakan penolakan militer di Paniai merupakan aspirasi kolektif rakyat yang dibangun melalui konsolidasi panjang, aksi massa jilid pertama dan kedua, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Paniai.
Pansus DPRK Paniai Disebut Diabaikan
Jemzz Nawipa, mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu bulan, Pansus DPRK Paniai telah berupaya melibatkan Jhon NR Gobay untuk bersama-sama mendorong aspirasi penolakan militer ke pemerintah pusat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
“Beliau justru cenderung menghindar, tidak menunjukkan niat untuk terlibat, bahkan mencari alasan pembenaran yang dinilai membendung perjuangan masyarakat Paniai,” ungkap Kordinator KOMAM, dalam Konferensi Pers, di Karel Gobai Enarotali.
Langkah Jhon NR Gobay yang tiba-tiba membawa aspirasi ke Jakarta tanpa koordinasi dinilai sebagai tindakan sepihak, tidak transparan, dan mengabaikan mekanisme demokrasi lokal.
Draf Aspirasi Dipertanyakan Keabsahannya
KOMAM secara tegas mempertanyakan asal-usul dan isi draf yang dibawa ke Jakarta. Mereka menegaskan tidak pernah menyerahkan:
- Pernyataan sikap resmi KOMAM
- Dokumen kesepakatan masyarakat Paniai
- Pernyataan aksi jilid pertama dan jilid kedua
- Tidak perna di berikan kepada pihak mana pun, termasuk DPRK Paniai maupun DPR Papua Tengah.
“Semua dokumen resmi penolakan militer masih utuh dan berada di tangan KOMAM Paniai. Kami tidak pernah menyerahkan draf apa pun kepada Jhon NR Gobay maupun institusi lain,” tegas Nawipa.
Dinilai Tidak Demokratis dan Tidak Representatif
KOMAM menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga tidak sesuai prosedur hukum dan tata kerja lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat ke tingkat pusat.
“Tindakan ini tidak mencerminkan diri sebagai representatif anggota DPR Papua Tengah yang mewakili wilayah Paniai dan kepentingan rakyatnya,” lanjut pernyataan Nawipa.
Tiga Tuntutan Tegas KOMAM Paniai
Sebagai bentuk sikap politik dan moral, KOMAM Paniai menyampaikan tiga tuntutan resmi:
- Memanggil dan mengundang Jhon NR Gobay, DPRK Paniai, serta seluruh pihak yang terlibat untuk membawa draf aspirasi guna klarifikasi dan pertanggungjawaban terbuka di Sekretariat KOMAM, Distrik Kebo, Paniai Utara, terhitung 15–18 Desember 2025.
- Menegaskan kembali penolakan terhadap seluruh kehadiran TNI/Polri non-organik di Kabupaten Paniai, serta menuntut penarikan pasukan non-organik dari wilayah tersebut.
- Menyerukan kepada masyarakat Paniai dari 24 distrik dan 216 kampung untuk mempersiapkan diri, melakukan mobilisasi, dan terlibat dalam konsolidasi bersama pada 3–10 Januari 2026, sebagai persiapan menuju Aksi Penolakan Militer Jilid Tiga.
KOMAM Tegaskan Perjuangan Akan Terus Berlanjut
KOMAM menegaskan bahwa perjuangan rakyat Paniai menolak militerisasi wilayah bukan gerakan individual, melainkan perjuangan kolektif rakyat sipil yang harus ditempuh secara terbuka, transparan, dan demokratis.
“Kami tidak menolak dialog, tetapi kami menolak manipulasi aspirasi rakyat,” tegas KOMAM.
Melben Gobay, Koordinator Lapangan Umum KOMAM Paniai, menegaskan bahwa perjuangan penolakan militer di Paniai merupakan aspirasi kolektif masyarakat dan harus ditempuh melalui mekanisme yang transparan, demokratis, serta melibatkan seluruh unsur rakyat.
Sementara itu, salah satu perwakilan kepala suku mengatakan segera tarik militer dari kabupaten. Menurutnya kabupaten Paniai aman dan damai. “Tidak perlu ada militerisasi di Paniai kami aman dan damai disini,” ujarnya.
Jemzz Nawipa menambahkan KOMAM Paniai akan menunggu penjelasan dari Tim Pansus semala tiga hari kedepan untuk memberikan penjelasan.
“Kami tunggu dalam tiga hari, Jhon NR Gobai dan Kroni Kroninya harus memberikan penjelasan terkait pertemuan secara terbuka dan transparan. Jika tidak kami akan lanjut aksi jilid III,” pungkasnya.
