JAKARTA, JELATANEWSPAPUA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya (ARK), mengajak seluruh Orang Asli Papua (OAP) untuk membuka ruang dialog bersama terkait masa depan Papua dan posisi masyarakat adat di tengah arus pembangunan nasional.
Dalam refleksinya, Senator ARK menegaskan bahwa hari-hari ini energi orang Papua lebih banyak habis untuk berteriak, protes, saling menyalahkan, dan saling menuntut tanggung jawab, sementara realitas terus berubah dan sering kali tidak berpihak pada masyarakat adat Papua.
“Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah harapan,” ujar ARK, dipetik media ini, Jumat (30/01).
Ia menyoroti kondisi masyarakat adat yang semakin tersingkir dari ruang hidupnya sendiri. Mengutip pemikiran Tan Malaka, ARK menyebut bahwa “semakin ke pinggir kita semakin terdesak.” Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama, menurutnya, adalah bagaimana Orang Papua dapat memegang kendali atas rumahnya sendiri dan menjadi tuan di atas tanah adatnya.
Kritik Diri dan Tantangan Ekonomi OAP
Agustinus secara terbuka mengajak masyarakat Papua untuk berani melakukan kritik diri. Ia menyinggung pola konsumsi dan kemandirian ekonomi masyarakat adat yang mulai menjauh dari akar budaya.
“Kita teriak masyarakat adat, tapi kita makan nasi, bukan petatas, keladi, atau sagu,” kata Senator ARK
Kambuaya juga mempertanyakan minimnya pengusaha OAP di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, hingga pertambangan, sementara sumber daya alam Papua justru dikuasai oleh pihak luar.
Menurut ARK, kondisi politik daerah juga tidak lepas dari persoalan. Banyak kepala daerah terjebak dalam ketergantungan pada donatur atau bohir Pilkada, sehingga ruang kebijakan menjadi sempit. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tekanan efisiensi anggaran, sementara program-program strategis nasional lebih dominan.
Kewenangan Daerah Menyempit
ARK menilai bahwa saat ini pemerintah pusat semakin menarik kewenangan dan anggaran ke pusat, dengan berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih.
“Para gubernur hari ini seperti hanya menjadi Kepala Sekretariat Daerah, Head of Regional Secretariat,” tegasnya.
Ia menyebut tidak adanya special policy yang dapat diputuskan secara mandiri oleh daerah, sementara kepala daerah tetap dituntut kreatif di tengah keterbatasan fiskal.
Seruan Dialog Besar Tanah Papua
ARK menekankan pentingnya dialog pembangunan jangka panjang, bukan sekadar diskusi visi-misi lima tahunan.
“Kita tidak mau lima atau sepuluh tahun lagi masih meneriakkan masalah yang sama,” kata ARK.
Ia mengingatkan bahwa generasi Papua ke depan tidak boleh menjadi generasi protes yang frustasi dan putus asa, tetapi harus menjadi pelaku dan pemain ekonomi yang mandiri, berdikari, dan bermartabat dalam adat serta budaya.
Isu keseimbangan ekonomi dan ekologi juga menjadi perhatian serius, termasuk penerapan konsep Green Economy dan Blue Economy tanpa merusak ekosistem Papua.
Undangan Konsolidasi Bersama
Sebagai langkah konkret, Senator ARK mengundang seluruh komponen strategis di Tanah Papua untuk duduk bersama, antara lain: MRP se-Tanah Papua, DPR se-Tanah Papua, DPD se-Tanah Papua, Komite Eksekutif, BP3OKP, Dewan Adat Papua dan LMA, Gereja-gereja se-Tanah Papua.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan agenda strategis bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk catatan kritis terhadap lemahnya implementasi Otonomi Khusus (Otsus) akibat tumpang tindih dengan undang-undang sektoral.
“Bukan soal seberapa kuat kita berteriak atau melawan, tetapi seberapa kuat kita mengonsolidasikan diri untuk maju dan mempertahankan keberadaan kita,” tegas ARK.
Ia menutup dengan penegasan bahwa tanah adat tidak boleh dijual sembarangan, lembaga adat harus solid, dan seluruh elemen Papua harus bersatu agar tidak terus termarjinalkan di atas kekayaan alamnya sendiri, sementara bangsa lain terus maju dan makmur. ***
