JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Akademisi dan pemerhati sosial-politik, Ir. Yan Ukago, MT, melalui opininya berjudul “Bangsa Pembohong: Luka Sejarah yang Tak Pernah Sembuh”, menegaskan bahwa kebohongan telah menjadi bagian dari budaya politik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga era pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Orang Muda Papua: Antara Harapan Gereja dan Kenyataan Kematian
Yan Ukago, menyatakan meski kemerdekaan dibangun di atas cita-cita luhur untuk menjadi bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, praktik kebohongan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, menutupi kegagalan, dan menyamarkan luka sejarah.
“Kebohongan di Indonesia bukan lagi perilaku segelintir orang. Ia telah menjadi sistemik, hidup dalam narasi sejarah, bahasa politik, media, bahkan pendidikan,” tulisnya dalam opini yang dirilis dari UdepouyaPark, Numbay diterima jelatanewspapua.com (14/08).
Baca Juga: 710 PNS Dogiyai yang Diangkat Dan Quo Vadis Dogiyai Ke-Depan?
Kronologi Kebohongan Politik dari Era ke Era
1. Awal Kemerdekaan (1945–1950)
Yan menilai, narasi resmi yang menggambarkan rakyat hidup rukun pasca-proklamasi tidak sesuai fakta. Periode ini justru diwarnai perang saudara, pemberontakan, dan konflik internal. Perjanjian Linggarjati (1946) dan Renville (1948), yang dipublikasikan sebagai kemenangan diplomasi, disebutnya justru merugikan wilayah Indonesia.
2. Era Soekarno
Di bawah slogan Berdikari, Indonesia disebut seolah bebas dari pengaruh asing. Kenyataannya, ekonomi tetap bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Yan Ukago menilai, hal ini memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan Soekarno untuk membendung pengaruh komunisme di Asia.
3. Orde Baru Soeharto (1966–1998)
Menurut Yan, Soeharto membangun citra stabilitas dan kemakmuran dengan “kebohongan manis” melalui kontrol media, manipulasi sejarah, dan pembungkaman kritik. Peristiwa G30S/PKI digambarkan dengan narasi tunggal yang menyalahkan PKI, sementara penelitian menunjukkan adanya keterlibatan konflik internal militer dan intervensi intelijen asing.
Yan Ukago juga menyoroti pembantaian massal 1965–1966 yang menewaskan ratusan ribu jiwa sebagai tragedi yang dihapus dari buku sejarah.
Pepera 1969 di Papua dinyatakan final, meski mendapat penolakan luas dari Orang Asli Papua (OAP).
4. Reformasi 1998
Soeharto jatuh dengan janji keterbukaan, namun Yan menilai pola lama tetap bertahan. Kasus Timor Timur disebut sebagai “Operasi Seroja” untuk menyelamatkan rakyat, padahal menurutnya merupakan invasi militer yang berujung lepasnya wilayah tersebut melalui referendum 1999.
Ia juga menyebut krisis moneter 1997–1998 yang diklaim terkendali, padahal rupiah runtuh, perbankan kolaps, dan cadangan devisa menipis. Tragedi Mei 1998 yang memakan korban etnis Tionghoa hingga kini belum diusut tuntas.
5. Era Joko Widodo (2014–2024)
Jokowi hadir dengan slogan Revolusi Mental dan Nawacita, namun Yan menilai hasilnya paradoks. Pembangunan infrastruktur dibayar dengan utang besar, data kemiskinan dipoles, dan pelanggaran HAM masa lalu tetap tidak tersentuh. Di Papua, meski diberlakukan Otonomi Khusus, migrasi besar-besaran justru membuat OAP menjadi minoritas di tanah sendiri.
Yan juga mengkritik pelemahan KPK, kontroversi Omnibus Law, polemik ijazah presiden, penanganan pandemi COVID-19 yang awalnya disampaikan dengan pernyataan keliru, serta kasus Rempang 2023 yang menurutnya dibungkus dengan narasi “pembangunan strategis” meski memaksa warga pindah.
Pandangan Antropolog dan Budayawan
Dalam opininya, Yan mengutip pendapat beberapa tokoh:
Niels Mulder (2007) menyebut sifat pembohong dan penipu telah terkonstruksi dalam nasionalisme Indonesia melalui ideologi Pancasila.
Koentjaraningrat (1993) mencatat lima mentalitas negatif bangsa: meremehkan mutu, suka menerabas, kurang percaya diri, tidak disiplin murni, dan mengabaikan tanggung jawab.
Mochtar Lubis (2008) menambahkan enam ciri buruk, di antaranya munafik, enggan bertanggung jawab, feodalis, percaya takhayul, dan lemah karakter.
Suwardi Endraswara (2010) memaparkan sifat seperti iri dengki (drengki-srei), keras kepala (merkengkong), merasa paling benar (kikrik), hingga suka menggunjing (ngrasani).
Menurut Yan, sifat-sifat ini kini nyata dalam politik dan pemerintahan. Kebohongan publik dan propaganda menjadi kebiasaan, sementara kekerasan di Papua dipoles sebagai “penegakan hukum” dan di forum internasional dilabeli sebagai “urusan domestik”.
Luka Sejarah Papua
Yan menyoroti khusus Papua sebagai wilayah yang mengalami dampak panjang kebohongan politik. Ia menyebut Perjanjian New York 15 Agustus 1962 sebagai kesepakatan yang “membicarakan nasib manusia tanpa suara mereka” dan menyamakannya dengan “pertemuan antara iblis, setan, dan suanggi”.
Menurutnya, perlawanan yang masih berlangsung hingga kini adalah bukti bahwa luka sejarah tersebut belum pernah sembuh.
Penutup: Perlu Kejujuran untuk Perubahan
Yan menegaskan bahwa selama bangsa ini tidak berani mengakui kebohongan sejarah dan membongkar akar budaya politik yang buruk, perubahan hanya akan menjadi ilusi.
“Selama kita tak berani mengakuinya dan membongkar akarnya, perubahan yang kita impikan hanya akan menjadi kebohongan terbesar berikutnya,” tulisnya.
Tulisan Yan Ukago ini menjadi seruan untuk merefleksikan kembali perjalanan sejarah bangsa dan mendorong keterbukaan agar Indonesia tidak terus terjebak dalam lingkaran kebohongan yang diwariskan lintas generasi. (*)
