Konferensi Pers: KNPB Wilayah Dogiyai Bantah Terlibat dalam Kasus Pembacokan Dua Polisi

DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM –Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai membantah tuduhan aparat keamanan yang menyebut pihaknya terlibat dalam insiden pembacokan terhadap dua anggota Polres Dogiyai. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (20/10) di kawasan Terminal Moanemani, Kampung Kimupugi, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui konferensi pers pada Rabu (22/10), KNPB Wilayah Dogiyai menegaskan bahwa insiden tersebut tidak memiliki kaitan dengan organisasi mereka. Tuduhan aparat dinilai sebagai langkah keliru dan tidak didukung oleh bukti yang sahih di lapangan.

“Kami dengan tegas membantah pernyataan Kapolres Dogiyai yang menyebut bahwa pembacokan terhadap dua anggota polisi dilakukan oleh simpatisan KNPB,” demikian isi pernyataan resmi KNPB Wilayah Dogiyai yang diterima media ini, Selasa (21/10).

KNPB menilai peristiwa pembacokan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK), bukan oleh anggota maupun simpatisan KNPB. Mereka juga menilai aparat keamanan gagal mengungkap pelaku sesungguhnya atas kejadian tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, KNPB Wilayah Dogiyai menyampaikan lima poin sikap resmi, yakni:

1. TNI dan Polri di Dogiyai dinilai telah gagal mengungkap pelaku pembacokan terhadap dua anggota Polres Dogiyai.
2. Kapolres Dogiyai diminta untuk tidak lagi melibatkan KNPB dalam setiap pernyataan tanpa didukung data dan fakta di lapangan.
3. KNPB dengan tegas menolak tudingan bahwa anggotanya terlibat dalam kasus pembacokan di Terminal Moanemani.
4. Insiden pembacokan terhadap dua anggota Polres Dogiyai adalah murni tindakan orang tak dikenal (OTK).
5. KNPB meminta media massa agar menyajikan pemberitaan yang berimbang, dengan menampilkan pernyataan dari berbagai pihak, bukan hanya dari versi TNI dan Polri.

KNPB berharap aparat keamanan dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut kasus tersebut, tanpa mengaitkan organisasi sipil atau kelompok tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kami menyerukan agar penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak lagi menuding organisasi rakyat secara sepihak,” tutup pernyataan resmi KNPB Wilayah Dogiyai.