YAHUKIMO, JELATANEWSPAPUA.COM – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bahwa pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo bertanggung jawab atas penembakan sebuah kamera drone milik militer Indonesia di wilayah Jalan Gunung, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kamis (01/01/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima media ini pada Minggu, 4 Januari 2026, sebagaimana disampaikan oleh Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB-OPM.
Menurut Sebby Sambom, laporan resmi diterima dari pimpinan TPNPB Kodap XVI Yahukimo, yang menyebutkan bahwa penembakan drone terjadi pada 1 Januari 2026. Dalam laporan tersebut, TPNPB menyatakan bahwa aksi penembakan dilakukan oleh pasukan yang dipimpin seorang komandan lapangan bersama anggotanya, atas instruksi pimpinan batalion setempat.
“Pimpinan TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan siap bertanggung jawab atas penembakan kamera drone militer Indonesia yang beroperasi di wilayah Jalan Gunung, Kota Dekai,” ujar Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya.
Dalam siaran pers itu, TPNPB mengklaim bahwa drone tersebut telah melakukan aktivitas pemantauan di wilayah tersebut selama beberapa bulan. Berdasarkan hasil pengamatan internal mereka, drone dinilai memantau pergerakan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
Bahkan, TPNPB juga mengklaim bahwa drone tersebut pernah membawa bahan peledak yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil, meski klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.
TPNPB juga menyebutkan bahwa setelah drone tersebut ditembak jatuh, aparat gabungan TNI–Polri melakukan pencarian di lokasi jatuhnya drone dan membawa kembali perangkat tersebut dengan atribut militer lengkap.
Masih menurut keterangan Sebby Sambom, pimpinan batalion TPNPB setempat menegaskan bahwa penembakan drone dilakukan atas perintah komando dan pihaknya, bersama pimpinan TPNPB Kodap XVI Yahukimo, menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Dalam pernyataannya, TPNPB juga menyampaikan sikap politik dan perlawanan mereka terhadap kehadiran aparat keamanan Indonesia di wilayah Yahukimo.
“Mereka menyatakan tidak akan mundur dari apa yang mereka sebut sebagai garis perlawanan, meskipun terdapat peningkatan kekuatan militer dan penggunaan teknologi pengawasan,” pungkas Sebby.
