JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi menggelar konsolidasi terbuka kepada publik pada Jumat (24/4/2026), dengan mengangkat isu utama mengenai situasi Papua yang dinilai telah memasuki zona darurat militer dan hak asasi manusia (HAM).
Kegiatan yang berlangsung di Jayapura, titik kumpul Perumanas III Waena dan membacakan jumpa pers, hal ini menjadi awal dari rangkaian agenda besar yang direncanakan melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai wilayah Papua. Konsolidasi tersebut dihadiri oleh beragam elemen masyarakat, termasuk pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga simpatisan gerakan sipil.
Dalam aksi tersebut, KNPB memaparkan analisis situasi terkini yang menyoroti meningkatnya kehadiran aparat militer di sejumlah daerah. Mereka menyebut kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil, seperti meningkatnya jumlah pengungsi, pembatasan ruang hidup, serta rasa tidak aman yang meluas.
Aksi konsolidasi dimulai dari titik kumpul di Perumnas III Waena, Jayapura, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Abepura. Ratusan massa membentangkan spanduk bertuliskan “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” sambil menyampaikan orasi terkait berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah seperti Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, Tolikara, dan Pegunungan Bintang, dan daerah Papua lainnya.
Dalam orasinya, peserta menyampaikan kegelisahan atas kondisi yang mereka nilai sebagai darurat kemanusiaan, dengan masyarakat yang hidup dalam trauma dan ketakutan akibat konflik dan dugaan pelanggaran HAM.
KNPB juga menyoroti pendekatan keamanan yang dinilai semakin diperkuat di Papua. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan. Selain itu, masuknya proyek-proyek investasi skala besar disebut turut meningkatkan tekanan terhadap masyarakat adat, terutama terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Dukungan terhadap kegiatan ini turut disampaikan oleh Nieuw Guinea Raad (NGR). Ketua NGR, Aminus Balingga, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh konsolidasi terbuka tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan rakyat Papua.
Ia menegaskan bahwa situasi yang berkembang saat ini membutuhkan respons kolektif dari seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat lokal maupun dalam kerangka politik yang lebih luas. Menurutnya, isu darurat militer dan HAM di Papua perlu mendapat perhatian serius, termasuk di tingkat internasional.
Forum konsolidasi ini juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Sejumlah peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi Papua di tengah situasi yang dinilai semakin tidak menentu.
KNPB menyatakan bahwa tujuan utama konsolidasi ini adalah membangun kesadaran kolektif dan memperkuat persatuan masyarakat Papua. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mengorganisir diri secara damai, memperkuat solidaritas antarwilayah, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan eskalasi situasi.
Lebih lanjut, KNPB mengungkapkan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari persiapan menuju aksi terbuka yang direncanakan akan digelar dalam waktu dekat secara serentak di berbagai wilayah Papua. Aksi tersebut disebut sebagai upaya menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada dunia internasional.
Menutup kegiatan, KNPB kembali menyerukan pesan kepada masyarakat: “Ingat! Kita diam akan musnah!”.
Kegiatan konsolidasi terbuka ini dijadwalkan akan terus berlanjut di berbagai titik sebagai bagian dari upaya membangun gerakan kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan. (*)
