NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Isu “begal” yang belakangan ramai di Nabire, Papua Tengah mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis kemanusiaan dan mantan tahanan politik Papua, Selpius Bobii. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi berpotensi menjadi alat pengkondisian wilayah.
Begal adalah istilah untuk pelaku perampasan atau perampokan di jalanan, biasanya disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. “Istilah ini merujuk pada tindakan menghadang korban di jalan untuk mengambil barang berharga, termasuk kendaraan bermotor,” ujar Bobii dalam keterangan tertulis.
Isu “begal” mulai ramai di publik saat terjadi beberapa peristiwa penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian di Nabire, Papua Tengah. Banyak pihak mengecam tindakan tersebut, termasuk Bupati Nabire. Namun, Bobii menilai pernyataan Bupati yang “mengizinkan” warga menyiksa atau membunuh pelaku begal tidak bijaksana.
“Negara ini adalah negara hukum. Setiap pelaku kejahatan harus diproses melalui hukum, bukan main hakim sendiri,” tegasnya.
Bobii mencontohkan insiden beberapa hari lalu, ketika tiga pemuda yang hendak menolong orang tiba-tiba dituduh sebagai begal. “Mereka disiksa dan dibawa ke Polres, padahal niat mereka baik,” ujarnya.
Menurut Bobii, kejadian ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menilai kasus kriminal di Nabire.
Selain itu, Bobii mengingatkan Bupati dan aparat keamanan untuk menelusuri siapa sebenarnya dalang di balik maraknya isu begal.
“Setiap aksi pasti ada skenarionya. Siapa yang diuntungkan dari tren isu begal ini? Apakah ada kepentingan dana pengamanan, atau pembangunan pos militer dan polisi?” ujarnya, tanpa merinci pihak tertentu.
Bobii juga mengaitkan fenomena ini dengan peristiwa penculikan Theys Hiyo Eluay pada 2001. Menurutnya, sebelum kejadian itu, di Jayapura muncul isu “Drakula” yang melarang warga keluar malam, sehingga penculikan dapat dilakukan tanpa hambatan.
“Kesempatan itu dimanfaatkan pihak tertentu untuk operasi khusus,” jelasnya.
Selpius Bobii menekankan pentingnya kewaspadaan publik. Menurutnya, isu “begal” di Nabire harus dicermati sebagai bagian dari permainan politik dan keamanan yang lebih luas, bukan sekadar masalah kriminal.
