PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan rencana investasi skala besar di wilayah Paniai.
Pada 11 Juli 2025 lalu, puluhan mahasiswa bersama elemen masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan gereja, telah menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan pernyataan sikap dan bahkan bertemu langsung dengan pihak DPRK Paniai. Namun hingga kini belum ada langkah konkret maupun pernyataan politik dari lembaga legislatif daerah tersebut.
Aktivis mahasiswa Paniai, Theofilus Richard Yogi, pada Jumat (19/09) menilai DPRK seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, bukan justru diam tanpa respons.
“DPRK memiliki mandat untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ketiadaan sikap resmi terkait penolakan DOB dan investasi menimbulkan kesan bahwa lembaga ini mengabaikan amanat masyarakat,” tegas Theofilus.
Mahasiswa dan masyarakat yang menolak DOB menilai kebijakan tersebut tidak otomatis menghadirkan pembangunan, melainkan berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial serta memperkuat kendali politik pemerintah pusat. Sementara rencana investasi dinilai berisiko menyebabkan perampasan tanah adat dan kerusakan lingkungan di Paniai.
Hingga berita ini diturunkan, DPRK Paniai belum menyampaikan pernyataan resmi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana komitmen lembaga legislatif daerah dalam merespons isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
