IPMADO: Kehadiran Militer Picu Ketakutan dan Lumpuhkan Aktivitas Warga Dogiyai

DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] se-Indonesia menggelar aksi Damai menolak pendropan militer di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Aksi berlangsung pada Jumat, [10/07], di halaman Kantor Bupati Dogiyai.

Dalam orasi yang disampaikan, sejumlah orator menyoroti memburuknya kondisi ekonomi dan kemanusiaan yang sedang melanda Kabupaten Dogiyai. Mereka meminta Pemerintah menyikapi kenyataan ini secara terbuka.

“Pemerintah Kabupaten Dogiyai, bukalah mata dan jangan menutup diri dari kenyataan yang terjadi,” tegas orator.

Mereka juga mempertanyakan pendropan militer di Dogiyai. Menurut mereka, tugas utama militer adalah mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan.

Kepada Bupati Dogiyai dan jajaran Kepolisian Resor Papua Tengah, IPMADO menyampaikan tuntutan tegas.

“Kami meminta segera mencabut keberadaan militer dari Dogiyai. Kami menolak sepenuhnya, 100 persen, kehadiran militer di Dogiyai,” ujarnya.

Dalam orasinya, disampaikan pula bahwa Dogiyai tidak pernah meminta pendropan militer.

“Ibu melahirkan kami bukan untuk membunuh, melainkan agar kami dapat hidup damai di atas tanah leluhur kami sendiri,” kata orator.

IPMADO menilai kehadiran pemerintah selama ini hanya bersifat sesaat dan tidak menyelesaikan akar masalah. Pembagian bantuan atau uang dianggap sebagai cara untuk membungkam suara rakyat, bukan bukti kehadiran negara.

“Banyak kasus kekerasan yang menimpa warga tidak mendapatkan perhatian serius. Di mana hati nurani pemerintah? Kalian menjabat atas dukungan rakyat, namun kebaikan itu dibalas dengan air mata,” ungkap orator.

Selain itu, mereka menyampaikan aparat keamanan selalu mengabaikan peraturan yang berlaku. Tempat ibadah sedang dijadikan pangkalan atau pusat komando operasi, hal yang dinilai sangat melanggar norma dan ketentuan.

“Undang-undang yang dibuat justru sering diinjak-injak. Tugas militer dikatakan mengayomi, namun kenyataannya yang terjadi adalah pembunuhan dan penindasan,” tambah orator.

IPMADO meminta pemerintah daerah dan kepolisian segera memulangkan seluruh pasukan militer, baik yang bersifat organik maupun non-organik. Menurut mereka, keberadaan militer tersebut membuat warga hidup dalam ketakutan, aktivitas ekonomi terhenti, dan memicu krisis yang berkepanjangan.

“Kehadiran militer membuat keluarga kami hidup dalam trauma. Segala kegiatan warga lumpuh total. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penderitaan ini,” tandas IPMADO.

Mereka juga menegaskan tuntutan ini harus dipenuhi sepenuhnya. Aksi yang disebut “patroli dialogis” dinilai berpotensi menjadi sarana penekanan terhadap keinginan rakyat.

“Kapan kami bisa hidup tanpa rasa takut? Kepercayaan rakyat terhadap negara dan konstitusi akan hilang jika suasana tetap mencekam dan hak-hak kami tidak diakui,” katanya.

Sebagai langkah lebih lanjut, IPMADO meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pengamanan yang dikirim dari Polda Papua Tengah dan Mabes Polri. Mereka juga menegaskan bahwa setiap tindakan aparat di Dogiyai harus didahului dengan izin resmi dari masyarakat setempat.

“Jika aspirasi ini tidak segera ditindaklanjuti, kami para pemuda akan bersatu kembali dan turun ke jalan untuk mengusir siapa pun yang bertindak melanggar aturan di tanah leluhur kami,” pungkas orator mengakhiri orasi.***

Editor: Aleks Waine