MAKASSAR, JELATANEWSPAPUA. COM- Himpunan Pelajar dan Mahasiswa-Mahasiswi Lanny Jaya (HPM-LJ) di kota studi Makassar menyatakan sikap menolak kehadiran militer organik maupun non organik di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kehadiran aparat bersenjata dinilai hanya menimbulkan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran kemanusiaan terhadap masyarakat sipil.
Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar pada Kamis (21/08), dipimpin oleh koordinator lapangan, Nisman Telenggen.
Menurut Telenggen, aparat TNI-Polri yang ditempatkan di sejumlah distrik seperti Melagineri, Guabalim, Kuyawage, Wano Barat hingga Beam, diduga melakukan berbagai tindakan represif. Bentuk-bentuk pelanggaran itu antara lain kekerasan, teror, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, perampasan harta benda warga, hingga pembakaran rumah-rumah penduduk.
“Selama ini Lanny Jaya dikenal sebagai Tanah Injil, Tanah Damai, sekaligus tempat pengungsian bagi warga dari berbagai daerah konflik di Papua. Kehadiran militer organik dan non organik justru mengancam nilai-nilai kedamaian dan kemanusiaan itu,” tegasnya.
Tuntutan HPM-LJ
Dalam pernyataan sikapnya, HPM-LJ mengajukan sejumlah tuntutan:
1. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera menarik seluruh militer organik dan non organik dari wilayah Lanny Jaya dan Tanah Papua.
2. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memerintahkan kepala distrik dan kepala kampung untuk menolak setiap bentuk pendropan militer di wilayah masing-masing.
3. DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan DPR Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan keberadaan aparat keamanan dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada Presiden RI.
4. Presiden menghentikan pengiriman militer baru, serta menarik militer non organik dari seluruh tanah Papua.
HPM-LJ menegaskan bahwa rakyat sipil tidak membutuhkan operasi militer yang justru melahirkan trauma dan penderitaan.
“Kami menolak dengan tegas kehadiran militer organik dan non organik di Kabupaten Lanny Jaya. Militer tidak pernah membawa kesejukan dan kedamaian, melainkan malapetaka bagi rakyat,” tegas Telenggen.
Ia menambahkan, penolakan itu bukan hanya untuk wilayah Lanny Jaya, tetapi juga berlaku bagi seluruh tanah Papua.
“Dari Beam sampai Kuyawage, dan umumnya seluruh Papua, militer non organik harus segera ditarik. Itu sikap kami,” pungkasnya.
