Bappeda Dogiyai Gelar Forum OPD, Pastikan Sinkronisasi RKPD 2027

DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan [Bappeda Litbang] Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah [OPD] Tahun 2026. Acara penting ini digelar pada Selasa (10/03) di aula Koteka Moge Mowanemani, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] untuk tahun anggaran 2027.

Kepala Bappeda Litbang, Yakobus Dogomo, S.S., dalam sambutannya menegaskan signifikansi forum tersebut sebagai wadah diskusi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

“Forum OPD ini sangat penting karena di dalamnya akan dibahas tata cara perencanaan dan akan dilakukan diskusi terkait persoalan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama adalah memastikan semua OPD memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun Rencana Kerja [Renja] masing-masing untuk tahun 2027.

Forum OPD ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menyinkronkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik, Pokok Pikiran DPRD, serta Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, usulan-usulan tersebut diharapkan dapat diakomodir oleh Kepala OPD dalam Renja sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

Bappeda juga akan memfasilitasi Pimpinan OPD untuk memperhatikan usulan dari Distrik, Pokok Pikiran dari DPRD, serta visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Sinkronisasi ini krusial agar pada Musrenbang Tingkat Kabupaten mendatang, Renja OPD telah mengakomodir usulan dari berbagai komponen masyarakat.

Lebih lanjut, Dogomo menekankan vitalnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

“Hal ini dilakukan agar daerah mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan di tingkat provinsi dan juga secara nasional, salah satunya Asta Cita,” jelasnya.

Ia optimistis, dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi agenda pembangunan, target capaian pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional akan lebih mudah tercapai.

Dalam forum ini, pembahasan program prioritas nasional dan daerah juga akan menjadi fokus. Kepala Bappeda Litbang berharap agar:

1. Kepala OPD dapat memastikan keterkaitan antara prioritas RPJMD 2025-2029 dengan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Distrik serta Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Daerah.
2. Hasil Musrenbang Distrik dan Pokir DPRD akan direkomendasikan kepada Pimpinan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi [tupoksi] dan skala prioritas, untuk selanjutnya diakomodir dalam Renja OPD 2027 sesuai kemampuan anggaran.
3. Bappeda akan menggelar Musrenbang RKPD reguler pada 12-13 Maret 2026 dan Musrenbang Otonomi Khusus [Otsus] pada 30-31 Maret 2026. Oleh karena itu, pimpinan OPD diminta segera menyesuaikan Renja OPD dengan usulan Distrik dan Pokok Pikiran DPRD, serta menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAP] Otsus 2027 bagi OPD penerima dana otsus.[*]