DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM — Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Papua Tengah menuai kritik keras dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Dogiyai. Pemuda Katolik Komcab Dogiyai menilai agenda yang dipusatkan di Nabire tidak menyentuh substansi persoalan kemanusiaan, bahkan mengaburkan rentetan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di tiga kabupaten.
Ketua Pemuda Katolik Komcab Dogiyai, Beny Goo, menegaskan bahwa kunjungan pemerintah pusat terkesan lebih menonjolkan seremoni ketimbang upaya serius untuk mengungkap pelaku kekerasan yang terus berulang di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.
“Jangan sampai kunjungan ini hanya menjadi panggung simbolik, sementara darah masyarakat sipil terus mengalir tanpa kejelasan hukum,” ujar Ketua Pemuda Katolik Komcab Dogiyai dalam pernyataan yang diterima, Senin (20/04).
Pemuda Katolik Cabang Dogiyai mendesak agar setiap pihak yang memiliki akses bertemu Wakil Presiden tidak sekadar mengikuti agenda formal, melainkan menyampaikan fakta-fakta lapangan, termasuk data korban dan kronologi kasus penembakan yang hingga kini belum terungkap pelakunya.
Dalam sikap resminya, Pemuda Katolik Komcab Dogiyai mengajukan tiga tuntutan mendasar kepada pemerintah pusat.
Pertama, negara harus segera mengungkap pelaku penembakan terhadap masyarakat sipil di tiga kabupaten yakni Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak. Hingga kini, berbagai insiden kekerasan masih menyisakan misteri, tanpa kejelasan siapa aktor utama dan apa motif di baliknya.
Kedua, Pemuda Katolik Komcab Dogiyai, menuntut penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih, baik terhadap pelaku langsung di lapangan maupun pihak yang diduga memberi perintah. Tanpa langkah hukum yang jelas, impunitas dinilai akan terus berulang.
Ketiga, Pemuda Katolik meminta penarikan seluruh pasukan, baik organik maupun non-organik, dari Papua Tengah. Mereka menilai kehadiran aparat dalam jumlah besar justru memperbesar eskalasi konflik dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil.
Selain itu, mereka juga menyoroti jumlah korban yang terus bertambah. Sedikitnya delapan masyarakar dilaporkan menjadi korban di Dogiyai 8 orang, 9 orang di Puncak dan di Intan Jaya tahun 2025 lalu . Angka ini, menurut mereka, hanyalah bagian kecil dari realitas kekerasan yang belum sepenuhnya terdata.
Pemuda Katolik menilai, jika kunjungan Wakil Presiden tidak secara serius membahas tiga poin tersebut, maka kehadiran pemerintah pusat hanya akan memperkuat kesan bahwa negara abai terhadap krisis kemanusiaan di Papua Tengah.
“Kami melihat ada kecenderungan kunjungan ini dijadikan alat legitimasi, bukan solusi. Ini berbahaya, karena bisa menutup ruang keadilan bagi korban,” tegasnya.
