JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Saat bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025, refleksi berbeda datang dari Tanah Papua. Ir. Yan Ukago, ST, MT. Akademi, Pemerhati Sosial dan Politik Tanah Papua itu menyatakan Bagi Orang Asli Papua (OAP), peringatan ini sejatinya baru memasuki usia 55 tahun, sejak Pepera 1969 yang menetapkan Irian Barat resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam sebuah tulisan reflektif berjudul “Nasib Hidup OAP dan Jejak 55 Tahun Bersama NKRI”, akademisi dan pemerhati pembangunan Papua, Ir. Yan Ukago, MT, menyoroti kondisi OAP setelah lebih dari setengah abad berada dalam bingkai republik.
Pembangunan Fisik vs Kualitas Hidup
Ukago menilai pembangunan Papua selama ini lebih banyak digambarkan dengan narasi fisik: jalan trans Papua sepanjang 4.560 km, jembatan besar, bandara modern, hingga dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai Rp 234,6 triliun. Namun, menurutnya, pembangunan manusia justru tertinggal jauh.
“Pembangunan sejati diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM): kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Bukan sekadar jalan mulus atau gedung tinggi,” tulisnya.
Paradoks Indeks Pembangunan Manusia
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan paradoks. Kota-kota besar dengan dominasi pendatang mencatat IPM tinggi: Jayapura 81,98; Sorong 80,55; Timika 75,9; Merauke 71,34; Manokwari 75,75. Angka itu setara dengan Malaysia (81) dan mendekati Singapura (94).
Sebaliknya, di wilayah OAP, angka IPM justru rendah: Jayawijaya 60,29; Kepulauan Yapen 69,13; Fakfak 69,70. Bahkan puluhan kabupaten pegunungan dan pesisir masih berkutat di angka 50–60, seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, hingga Tolikara.
“IPM tinggi di Papua lebih menggambarkan kualitas hidup non-OAP ketimbang OAP sendiri. Kota Jayapura misalnya, dihuni 64% non-OAP, sehingga capaian IPM lebih merefleksikan hidup pendatang,” jelas Ukago.
Tantangan Internal dan Eksternal
Selain faktor kebijakan, Ukago juga menyinggung persoalan internal OAP seperti pola hidup konsumtif, etos kerja lemah, serta minim kesadaran kesehatan dan pendidikan. Ia menilai hal ini turut memperparah rendahnya kualitas hidup.
“OAP perlu intropeksi diri. Banyak yang meninggal muda, pendidikan hanya sampai SD atau SMP, hidup tergantung dana desa atau politik. Ini tantangan besar, tapi sekaligus peluang untuk berubah,” tegasnya.
Perbandingan dengan Papua Nugini
Ukago membandingkan kondisi OAP dengan Papua Nugini (PNG) yang kini mencatat pertumbuhan penduduk 2,9%, jauh di atas Papua Barat yang hanya 1,4%. Tahun 1970, penduduk PNG berjumlah 1,2 juta jiwa sementara OAP di Papua Barat 900 ribu jiwa. Kini, populasi PNG telah mencapai 10 juta jiwa, sedangkan OAP hanya sekitar 3 juta jiwa.
“Selama 55 tahun, pertumbuhan OAP melambat, kehilangan sekitar 7 juta jiwa dibandingkan PNG. Ini fakta pahit yang perlu diakui,” ujarnya.
Ajakan Refleksi di HUT RI ke-80
Di akhir refleksinya, Ukago mengajak semua pihak untuk jujur melihat realita pembangunan Papua. Infrastruktur megah, menurutnya, tidak cukup tanpa peningkatan kualitas manusia OAP.
“Negara wajib memprioritaskan pembangunan manusia Papua. Jika tidak, rendahnya IPM OAP akan menjadi duri dalam daging bagi perjalanan bangsa ini. Jangan lagi berkata ‘Papua sudah maju’ tanpa melihat data di akar rumput. Karena di balik jalan mulus dan gedung tinggi, OAP tetap tertinggal di tanah leluhurnya sendiri,” tutup Ukago.
