MAKASSAR, JELATANEWSPAPUA.COM – Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Koordinator Kota Makassar bersama mahasiswa Papua se-Kota Makassar menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi konflik bersenjata yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pernyataan tersebut dibacakan di Makassar pada Kamis (23/7/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai konflik bersenjata yang terjadi sejak 2019 hingga 2026 telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Mereka menyebut dampak konflik tidak hanya dirasakan pada aspek keamanan, tetapi juga memengaruhi sektor sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Koordinator Lapangan, Wespa Mene, mengatakan pendekatan keamanan yang terus berlangsung dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan di Intan Jaya. Menurutnya, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampak konflik berkepanjangan.
Mereka menyebut keberadaan pos-pos militer di sejumlah wilayah sipil, termasuk di sekitar permukiman, sekolah, dan fasilitas umum, telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pernyataan itu juga menyoroti terganggunya pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam dokumen pernyataan sikap, mahasiswa mengklaim ribuan warga mengungsi akibat konflik yang terus berlangsung. Mereka juga menyebut sebagian besar sekolah dan fasilitas kesehatan di Intan Jaya tidak lagi beroperasi secara normal sehingga berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, mereka menyampaikan data yang dihimpun secara internal mengenai korban sipil selama eskalasi konflik. Menurut mereka, puluhan warga sipil meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dalam berbagai peristiwa yang terjadi sejak 2019 hingga 2026. Data tersebut disebut diperoleh melalui wawancara dengan keluarga korban.
Atas kondisi tersebut, Koordinator Kota Makassar bersama mahasiswa Papua se-Kota Makassar mengajukan dua tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mereka mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut sejumlah dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya, termasuk peristiwa di Soanggama, dugaan penembakan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta kasus-kasus lain yang mereka nilai perlu mendapat perhatian.
Kedua, mereka meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa bersama tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan guna membuka ruang dialog mengenai penyelesaian konflik di daerah tersebut.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Wespa Mene dengan dukungan Badan Pengurus IPMMI. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun instansi pemerintah terkait atas tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. (*)
