JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Kota Studi Jayapura (IPMI-J) menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMI) di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis (23/7/2026). Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi IPMI-J di Jayapura, Papua.
Perwakilan Pengurus IPMI-J, Ponti Japugau, mengatakan aksi yang dilakukan GPMI merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait situasi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
“Kami mendukung penuh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMI) pada hari ini. Aspirasi yang telah disampaikan kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus segera direspons oleh pihak terkait,” ujar Ponti.
Menurutnya, harapan tersebut juga sejalan dengan pernyataan salah seorang anggota DPR Papua Tengah, Jhon R. Gobay, yang disebut menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dalam waktu dekat.
Selain itu, Ponti meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar lebih memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik.
“Pemerintah Intan Jaya jangan berlebihan bermain propaganda media berkaitan dengan pembangunan seakan-akan Intan Jaya dalam situasi yang kondusif, sementara rakyat Intan Jaya semakin habis. Jika masyarakat mati, untuk siapa pembangunan itu?” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat berjalan tanpa gangguan.
Sementara itu, perwakilan anggota IPMI-J, Feri Belau, menyampaikan bahwa sejak meningkatnya konflik pada 2019 hingga 2026, Kabupaten Intan Jaya terus menghadapi krisis kemanusiaan.
Menurut Feri, berbagai persoalan seperti pengungsian, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta berbagai bentuk kekerasan telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Feri juga menyampaikan pandangan bahwa konflik yang terjadi berkaitan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Blok Wabu. Pernyataan tersebut merupakan pandangan organisasi dan belum dapat diverifikasi secara independen.
IPMI-J menyatakan mendukung seluruh tuntutan yang sebelumnya disampaikan GPMI kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Adapun tuntutan tersebut meliputi:
-
Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya, termasuk peristiwa di Soanggama, dugaan pembunuhan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta kasus-kasus lain yang disebutkan dalam aspirasi mahasiswa.
-
Meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mahasiswa bersama tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia guna membahas penyelesaian konflik di Intan Jaya.
IPMI-J berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui langkah-langkah yang mengedepankan perlindungan masyarakat sipil, penegakan hukum, dan ruang dialog sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, maupun DPR Papua Tengah terkait pernyataan dukungan dan tuntutan yang disampaikan IPMI-J. Berita ini memuat pernyataan dan pandangan organisasi mahasiswa sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers mereka.
