JAKARTA, JELATANEWSPAPUA.COM – Peristiwa kekerasan yang dialami tenaga pendidik, kembali terjadi di Tanah Papua, pada hari Jumat (10/10), seorang Guru bernama Melani Wamea, tewas dianiaya oleh Orang Tak Dikenal (OTK).
Menyikapi kejadian itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua), Yorrys Raweyai, menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian yang dialami guru di Sekolah Jhon D. Wilson, di Distrik Holuwon, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, peristiwa itu sudah tidak bisa ditolerir.
“Siapapun pelakunya, kekerasan terhadap oknum tenaga pendidik tidak bisa diterima atas alasan apapun”, kata Yorrys dalam keterangannya dilansir laman resmi DPD RI dikutip media ini hari Rabu, (15/10).
Wakil Ketua DPD RI itu menambahkan, fenomena kekerasan terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua sudah terjadi berulang kali. Sejak awal tahun 2025 hingga saat ini, puluhan tenaga pendidik mengalami kekerasan. Di antaranya ada yang kehilangan nyawa, hingga mengalami luka berat.
Bukan hanya tenaga pendidik, bangunan sekolah juga acapkali menjadi sasaran perusakan. Salah satunya dialami oleh SMP Kiwirok, Pegunungan Bintang.
Pada Senin (13/10), bangunan sekolah SMP tersebut dibakar sekelompok orang yang diduga bagian dari anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Yorrys mengimbau aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dan investigasi secara menyeluruh terkait fenomena yang menimpa infrastruktur pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Sebab, menurut Senator asal Tanah Papua itu, infrastruktur pendidikan adalah garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Saya meminta seluruh pihak, khususnya aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dan investigasi menyeluruh untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tenaga pendidik dan bangunan sekolah di Tanah Papua”, tegas Yorrys.
Sementara itu, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menyatakan bahwa kekerasan yang terus terjadi pada dunia pendidikan di Papua Pegunungan memerlukan respons komprehensif dari semua pihak yang berkepentingan dengan masa depan Papua menuju Tanah Damai.
Ketua Komite III DPD RI yang membidani aspek pendidikan itu juga menegaskan bahwa puluhan korban tenaga pendidik selama tahun 2025 serta pembakaran sekolah tempat masyarakat menuntut ilmu, seharusnya membuat seluruh pihak mencurahkan perhatian yang serius. Tidak cukup lagi dengan retorika perdamaian, apalagi sekadar persoalan OPM vs TNI/Polri.
“Kekerasan yang menimpa guru dan hancurnya bangunan sekolah ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan. Bukan sekadar tentang perbedaan ideologi, tapi masa depan generasi Papua di masa yang akan datang”, ungkap Filep.
