PEGUNUNGAN BINTANG, JELATANEWSPAPUA.COM – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bahwa delapan orang yang menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 10 Juni 2026, bukan merupakan bagian dari anggota TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi TPNPB yang diterima media ini pada Rabu (17/6/2026). Dalam siaran pers itu, TPNPB mengklaim telah menerima laporan dari pasukannya di wilayah Kodap XV Ngalum Kupel terkait identitas delapan orang tersebut.
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebut bahwa delapan orang yang menyerahkan diri merupakan warga sipil dan bukan anggota organisasi bersenjata yang selama ini beroperasi di wilayah Pegunungan Bintang.
“Seluruh pasukan TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel yang terlibat dalam aksi penyerangan dan kontak senjata melawan aparat militer Indonesia sejak tahun 2021 di Kiwirok hingga saat ini masih berada dalam struktur komando yang sama,” kata Sebby
Dalam keterangannya, Sebby Sambom juga melontarkan tuduhan bahwa sebagian dari warga sipil tersebut diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja. Selain itu, mereka menuding adanya keterlibatan oknum aparat Militer Indonesia dalam aktivitas tersebut. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan pihak yang bersangkutan.
Lebih jauh, TPNPB juga membantah narasi yang berkembang di sejumlah media mengenai adanya anggota TPNPB yang menyerahkan diri beserta persenjataan kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
TPNPB menyebut adanya dugaan pencurian atribut organisasi, termasuk bendera Bintang Fajar dan perlengkapan lainnya, yang kemudian diserahkan kepada aparat keamanan. Organisasi tersebut meminta pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan itu untuk memberikan klarifikasi.
Di sisi lain, pernyataan TPNPB juga memuat ancaman kekerasan terhadap individu yang dianggap telah mengkhianati perjuangan mereka. Media ini tidak memuat secara rinci ancaman tersebut demi menghindari penyebarluasan seruan kekerasan.
Situasi keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di Distrik Kiwirok, masih menjadi perhatian berbagai pihak sejak terjadinya konflik bersenjata antara aparat Militer Indonesia dan TPNPB OPM dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil, termasuk terbatasnya akses pelayanan dasar di sejumlah wilayah, di Papua. [*]
