SULUT, JELATANEWSPAPUA.COM – Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (PPMY) di Manado mengeluarkan pernyataan sikap menolak pembukaan Blok Soba, Blok Deberey, dan rencana masuknya 13 perusahaan asing di wilayah Una Ukam, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Baca Juga: Dinilai Gagal Tangani Kasus Kriminal dan Konflik, Kapolri Diminta Ganti Kapolda Papua Tengah
Konferensi pers ini dilaksanakan pada Jumat (08/08/2025), di Manado, Sulawesi Utara. Penolakan ini diarahkan kepada rencana yang sebelumnya diwacanakan oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol. Menurut mahasiswa, langkah tersebut mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat, merusak ekosistem, dan mengganggu keseimbangan lingkungan di Yahukimo.
Baca Juga: KNPB Wilayah Sentani Serahkan Surat Pemberitahuan Aksi ke Polres dan Pemerintah Distrik
Tidak Pernah Diaspirasikan Masyarakat
PPMY menegaskan, rencana pembukaan Blok Soba dan Blok Deberey tidak pernah dibicarakan ataupun mendapat persetujuan dari masyarakat Yahukimo. “Yahukimo bukan tanah kosong. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membawa investasi asing yang merampas tanah adat,” tegas pernyataan tersebut.
Baca Juga: Racun, Makanan dan Kerja dalam Konteks Biblis
Seruan kepada Pemerintah dan Publik
PPMY berharap pernyataan sikap ini mendapat respons dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, dan pemerintah Kabupaten Yahukimo. Mereka juga mengajak seluruh mahasiswa Papua dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal isu ini.
“Ini adalah perjuangan mempertahankan tanah, hutan, dan kehidupan masyarakat adat. Kami berdiri menolak segala bentuk perampasan ruang hidup,” tulis pernyataan yang ditandatangani oleh Badan Pengurus PPMY di Manado.
Baca Juga: SOMAPA Tolak Pemindahan Sidang Empat Tapol NRFPB ke Makassar, Ini Asalannya!
Tujuh Poin Tuntutan
Dalam rilis yang diterbitkan di Manado pada 8 Agustus 2025, mahasiswa Yahukimo menyampaikan tujuh poin tuntutan:
1. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Pusat, dan Dr. Ones Pahabol segera menghentikan dan mencabut izin pembukaan Blok Soba, Blok Deberey, serta rencana masuknya 13 perusahaan asing ke Yahukimo.
2. Wakil Gubernur Drs. Ones Pahabol dan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli diminta menghentikan upaya membawa investasi asing ke Yahukimo.
3. Menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Yahukimo yang dirancang oleh pemerintah pusat.
4. Kapolres Yahukimo diminta menghentikan penangkapan warga sipil tanpa identifikasi yang jelas.
5. Pemerintah Yahukimo segera mencabut pos-pos TNI/Polri di seluruh titik di Kabupaten Yahukimo agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.
6. Menarik seluruh pasukan militer, organik maupun non-organik, dari wilayah Yahukimo dan seluruh wilayah teritori West Papua.
7. Memastikan perlindungan bagi masyarakat adat Yahukimo dari ancaman perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam.
