Oleh: Elias Awekidabi Gobay
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua yang semestinya menjadi ajang demokrasi damai kini diwarnai keterlibatan aktif tokoh agama dalam politik praktis. Fenomena ini bukan lagi sekadar memberi nasihat umum atau mendoakan kelancaran pemilu, melainkan sudah mengarah pada dukungan terbuka kepada satu kandidat.
Baca Juga: Plt. Inspektur Dogiyai Bagikan DPA dan Nota Tugas kepada Sekretaris dan Empat Irban
Dalam khotbah, doa bersama, dan pertemuan rohani, terselip pesan-pesan politik yang secara halus atau langsung menggiring umat untuk memilih pihak tertentu.
Tokoh agama: pemimpin rohani, pembimbing moral, dan figur berpengaruh di masyarakat.
Kandidat politik: calon kepala daerah dan tim sukses yang memanfaatkan kedekatan dengan tokoh agama.
Baca Juga: Orang Muda Papua: Antara Harapan Gereja dan Kenyataan Kematian
Umat: pengikut atau anggota komunitas yang menghormati dan menaati arahan tokoh rohaninya.
Fenomena ini paling mencolok di masa kampanye dan menjelang hari pencoblosan PSU. Intensitas meningkat ketika pertemuan komunitas atau acara keagamaan bertepatan dengan agenda politik kandidat.
Gejala ini muncul di berbagai kabupaten yang menjadi lokasi PSU di Papua, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman. Rumah ibadah dan pertemuan komunitas kerap menjadi medium penyampaian pesan politik terselubung.
Baca Juga: Bupati Nabire Ancam Tindak Tegas Pelaku Begal
Pengaruh besar tokoh agama – Dalam budaya lokal Papua, tokoh rohani sering dianggap sebagai figur panutan yang perkataannya diikuti tanpa ragu.
Strategi pemenangan suara – Kandidat memanfaatkan otoritas moral tokoh agama untuk mengamankan basis dukungan.
Hubungan timbal balik – Adanya bantuan atau dukungan sebelumnya dari kandidat yang menimbulkan rasa balas budi.
Baca Juga: BKPSDM Deiyai Undang Eks THK2 dan PPPK Hadiri Penyampaian Progres Penetapan NIP
Kurangnya kesadaran netralitas – Tidak semua tokoh agama membedakan peran spiritual dan kepentingan politik praktis.
Giringan suara dalam satu komunitas menjadi homogen, membatasi kebebasan pilihan individu.
Potensi perpecahan sosial jika ada anggota komunitas yang berbeda pilihan politik.
Turunnya wibawa tokoh agama yang dianggap tidak netral.
Baca Juga: Pleno Perhitungan Suara PSU Pilgub Papua Dimulai, Bani Tabuni: Mari Jaga Keamanan dan Ketertiban!
Polarisasi berkepanjangan yang merusak kerukunan setelah pemilu selesai.
Kesimpulan & Saran Penulis.
Keterlibatan tokoh agama yang menggiring umat untuk mendukung satu pihak dalam Pilkada PSU Papua adalah ancaman serius bagi demokrasi dan persatuan masyarakat.
Baca Juga: Bupati Deiyai Hadirkan BPS Sendiri, Upaya Bangun Daerah Berbasis Data
Penulis menegaskan, seharusnya tokoh agama mendoakan dan mendukung semua pihak, lalu membiarkan hasilnya ditentukan oleh Tuhan melalui pilihan umat. Sikap ini bukan hanya menjaga netralitas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses politik berlangsung demi kepentingan dan kehidupan umat manusia dalam damai, cinta kasih, persaudaraan, dan kebenaran sejati.
Penulis Adalah, Aktivis Keagamaan Keuskupan Jayapura
