NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Ratusan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/07). Mereka tergabung dalam Team Peduli CASN Provinsi Papua Tengah.
Aksi dilakukan untuk menuntut kejelasan seleksi CPNS Formasi 2024 berkode R. Lokasi aksi berada di kawasan Bandara Lama Nabire.
Para pendemo membawa spanduk dan poster berisi aspirasi. Mereka menyoroti proses rekrutmen ASN yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.
Massa menyampaikan tujuh tuntutan penting dalam aksi tersebut. Intinya adalah mendesak perlindungan dan afirmasi hak OAP dalam rekrutmen ASN.
Pertama, mereka meminta penerapan kuota 90 persen untuk OAP dalam CPNS, PPPK, dan tenaga kontrak. Hal ini sesuai amanat Otonomi Khusus dan surat edaran gubernur sebelumnya.
Kedua, massa menuntut transparansi formasi CPNS berkode R tahun 2024. Mereka meminta data peserta dan proses seleksi dibuka ke publik.
Ketiga, mereka meminta evaluasi terhadap hasil RDP antara DPR, BKD, dan Gubernur. Massa menilai janji sebelumnya belum ditindaklanjuti.
Keempat, pendemo meminta agar rekrutmen CPNS dan PPPK dihentikan sementara. Ini sampai ada kepastian hukum soal hak afirmatif OAP.
Kelima, mereka mengusulkan pembentukan tim independen yang melibatkan pencaker OAP. Tim ini bertugas mengawasi proses seleksi ASN secara adil.
Keenam, massa meminta pemutakhiran dan publikasi data formasi ASN Papua Tengah. Data ini harus terbuka agar masyarakat mengetahui sebaran dan jenis formasi.
Ketujuh, mereka mengusulkan dialog terbuka dengan Gubernur dan DPR Papua Tengah. Tujuannya agar aspirasi didengar tanpa perlu aksi di jalan.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menemui langsung massa aksi. Ia didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley dan Pj Sekda Silwanus Sunule.
Dalam dialog, Nawipa minta aspirasi disampaikan secara bermartabat dan resmi. “Kamu pemilik negeri ini. Jangan demo,” tegas Nawipa.
Nawipa menjelaskan, SK CPNS dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan provinsi. Ia minta masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah.
Ia juga menyebut formasi berkode R dibuat sebelum masa jabatannya. Karena itu, perlu pendalaman data sebelum ambil sikap.
Sebagai solusi, Nawipa sarankan aspirasi disampaikan ke DPR Papua Tengah. DPR bisa bentuk Pansus untuk dialog dengan BKD dan Kemenpan-RB.
Koordinator aksi, Philipus Yeimo, diminta bertemu langsung dengan pemerintah. Pertemuan lanjutan akan membahas langkah teknis ke depan.
Setelah dialog berlangsung, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Aksi damai ini tetap mendapat pengawalan aparat hingga selesai.
