YALIMO, JELATANEWSPAPUA.COM – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yalimo menggelar aksi damai di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Sabtu (15/8/2026). Aksi tersebut digelar untuk memperingati 64 tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.
Aksi yang bertajuk tema nasional “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” itu melibatkan ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa, pelajar, perempuan, kelompok gereja, dan masyarakat sipil.
Peserta aksi melakukan long march dari empat titik, yakni Ohoam, Soba, Tanah Pasir, dan Pirip, menuju Kantor Bupati Yalimo. Massa mulai bergerak sekitar pukul 08.00 WIT dengan membawa spanduk, pamflet, serta atribut budaya Papua.
Menurut penyelenggara, aksi berlangsung tertib dan damai. Pengamanan internal dilakukan oleh KNPB selama kegiatan berlangsung.
KNPB: Perjanjian New York Tidak Melibatkan Rakyat Papua
Dalam orasinya, Ketua KNPB Wilayah Yalimo, Theo Loho, mempersoalkan proses Perjanjian New York 1962. Menurut dia, perjanjian tersebut tidak melibatkan rakyat Papua sebagai pihak yang menentukan masa depan politik wilayahnya.
“Hari ini 64 tahun sudah. Buktinya Papua dijadikan zona militer. Ada pengungsian, sekolah tutup, puskesmas tutup, dan pembunuhan. Itu sebabnya kami nyatakan Papua dalam keadaan darurat militer dan kemanusiaan,” kata Theo dalam orasinya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan KNPB Yalimo mengenai situasi politik dan kemanusiaan di Papua.
KNPB Yalimo kemudian menyerahkan pernyataan sikap dan tuntutan aksi kepada DPRD Kabupaten Yalimo serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan.
Tujuh Tuntutan KNPB Yalimo
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB Wilayah Yalimo menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, KNPB menyatakan bahwa masyarakat pribumi Papua Barat merupakan sebuah bangsa yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Menurut KNPB, perjuangan tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum internasional.
Kedua, KNPB mendesak Komisi IV Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 1752 yang menurut mereka mengesahkan Perjanjian New York 15 Agustus 1962. KNPB juga mengaitkan tuntutan tersebut dengan Pasal 73 Piagam PBB mengenai wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri.
Ketiga, KNPB menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Mereka menyatakan proses tersebut hanya melibatkan 1.025 orang melalui mekanisme musyawarah di bawah tekanan militer. KNPB meminta agar Resolusi PBB Nomor 2504 mengenai hasil Pepera ditinjau kembali.
Keempat, KNPB Yalimo menyerukan kepada organisasi kemanusiaan internasional, termasuk International Committee of the Red Cross (ICRC), untuk mendorong terbukanya akses kemanusiaan ke Papua Barat dan menjamin kebebasan bergerak bagi bantuan kemanusiaan.
Kelima, KNPB menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, TNI-Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk mencari penyelesaian terhadap akar konflik Papua dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan serta penyelesaian damai dan demokratis melalui mekanisme yang mereka sebut internasional.
Keenam, KNPB menyatakan menolak Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Mereka menilai kebijakan tersebut telah memperburuk persoalan di Papua dan meminta agar hak menentukan nasib sendiri atau referendum diberikan kepada bangsa Papua Barat.
Ketujuh, KNPB Yalimo menolak pembangunan pos-pos militer di sekitar kota Kabupaten Yalimo, rencana pembentukan Kabupaten Benawa, pemekaran 27 distrik, transmigrasi di Benawa, serta proyek strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.
KNPB juga meminta Pemerintah Kabupaten Yalimo meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia masyarakat Yali.
Aksi Berakhir dengan Doa Bersama
Aksi berakhir sekitar pukul 13.00 WIT dengan pembacaan pernyataan sikap dan doa bersama.
KNPB Wilayah Yalimo menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi damai dan konstitusional. Mereka juga menyatakan menolak kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.
“Kami akan terus konsisten menyuarakan kebenaran sampai ada keadilan bagi bangsa Papua,” kata Juru Bicara KNPB Yalimo, Yohanes Aliknoe.
Sementara itu, Amsal Kiri Walilo bertindak sebagai koordinator lapangan umum dalam aksi tersebut.
KNPB Yalimo menutup kegiatan dengan seruan politik mereka, “Salam Pembebasan Nasional, One People One Soul.”
