DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Ribuan putra dan putri pengangguran yang tergabung dalam Aliansi Pengangguran Kabupaten Dogiyai atau APKD melakukan demonstrasi di kantor Bupati Kabupaten Dogiyai, Senin (26/8/2024).
Poin utama dalam aksi menuntut Pemda mengangkat formasi CPNS 2024 di kabupaten Dogiyai harus 100% Orang Asli Papua.
“Tuntutan utama dan pertama kami adalah formasi pengangkatan CPNS tahun 2024 ini di kabupaten Dogiyai sini harus 100% orang asli Dogiyai, buat pemilik tunggal negeri Dogiyai. Diluar dari pada itu Pemda tidak boleh rekrut,” tekan ketua Kordinator Aliansi Pengangguran Kabupaten Dogiyai, Martinus Goo, dalam orasinya di halaman Kantor Bupati Dogiyai.
Baca Juga: Lumpuhnya Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi di Papua
Tuntutan kedua, Goo mengatakan pihaknya menolak kebijakan Jakarta yang mengatur dalam penerimaan CPNS di Papua 80% OAP dan 20% non OAP.
“Ini model sistem penerimaan CPNS yang bagaimana? Kami tolak. Karena sistem seperti begini di daerah luar Papua sana tidak ada. Orang Papua tidak pernah diterima PNS diluar. Tapi orang luar di Papua sebaliknya, selalu banyak yang diterima. Pokoknya kami tolak sistem pengaturan dari jakarta untuk Papua ini,” tegasnya.
Dan tuntutan ke tiga, lanjut Goo, pihaknya menolak pendaftaran CPNS melalui Online.
“Kami minta pendaftaran online harus ditiadakan dan dirubah ke offline. Supaya antisipasi jangan orang luar diam-diam ikut tes online dan tembus. Ini kami tidak mau. Offline supaya waktu tes kami peserta bisa jaga yang ikut orang Papua semua,” bebernya.
Baca Juga: STT Agapes Jakarta Kelas Nabire Gelar Yudisium, 49 Mahasiswa akan Wisuda Tahun ini
Dia menegaskan tiga tuntutan itu harus Pemda jawab sebagai bentuk penghormatan kepada putra/i Dogiyai yang adalah pemilik asli negeri Dogiyai yang dikasih langsung oleh Tuhan untuk kelola, beranak, tumbuh dan berkembang hingga Tuhan datang.
“Tanah Jawa diciptakan untuk orang Jawa, tanah Sumatera diciptakan untuk orang Sumatera, tanah Sulawesi dan Maluku juga diciptakan untuk orang Sulawesi dan Maluku. Begitu pun tanah Papua, tanah Papua diciptakan untuk orang Papua. Kami juga mau menjadi tuan diatas negeri kami sendiri, diatas negeri Dogiyai yang Tuhan kasih buat kami ini. Maka sekali lagi jangan satu orang pun dari luar datang ganggu kami ikut tes tahun (2024) ini di kabupaten Dogiyai,” tegasnya.
Baca Juga: Pra Peradilan Penghentian Penyidikan Kasus Teror Bom Victor Mambor ditolak
Goo juga menegaskan mereka yang datang lakukan aksi baru seberapa. Untuk itu pada kesempatan itu juga, Pemda harus memberi jawaban yang pasti kepada massa aksi mengingat pengambil kebijakan dalam hal Penjabat Bupati Dogiyai dan Sekda tidak hadir.
Menanggapi permintaan massa aksi, Yohan Kegakoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dogiyai mengatakan dirinya sebagai pimpinan instansi terkait untuk kebijakan 100% harus OAP tidak bisa diambil olehnya. Untuk itu, kata dia, dirinya akan menyampaikan semua yang telah disampaikan kepada Penjabat Bupati dan Sekda sebagai pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan kabupaten Dogiyai.
“Saya sudah tangkap apa yang telah kalian sampaikan semua tadi. Saya akan teruskan ke Pj Bupati dan Sekda setelah mereka pulang dari luar,” ujarnya.
Baca Juga: Pemda Dogiyai Sedang Tampung Bantuan Sembako Untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor
Dikatakan setelah kordinasi dengan Pj Bupati dan Sekda, pihaknya kemudian akan memanggil Kordinator Aliansi Penganggur Kabupaten Dogiyai untuk menjelaskan jawaban yang pasti atas tuntutan penganggur.
Massa menerima tanggapan kepala BKD, lalu membubarkan diri dengan tenang.
Editor: Terianus
